Pengadilan Agama Luwuk Ikuti Rapat Koordinasi IKPA 2023 | 19/10/2023
Luwuk, 19 Oktober 2023 - Patahangi Andi Tawakkal, S.Ag., Sekretaris Pengadilan Agama Luwuk, beserta sejumlah pegawai, menghadiri Rapat Koordinasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 2023. Rapat yang dilaksanakan secara daring ini merupakan tindak lanjut dari surat nomor 1130/BUA.3/UND.KU1/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 perihal Undangan Rapat Koordinasi IKPA 2023 oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peserta dalam acara ini berasal dari berbagai pengadilan di seluruh Indonesia dan bertujuan untuk membahas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) serta pengisian Capaian Output pada Aplikasi SAKTI.
Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edi Yuniadi, S.sos., M.M, memberikan sambutan dan membuka acara tersebut dengan antusias. Beliau menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan IKPA dalam menjaga akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran di seluruh instansi peradilan di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai IKPA dan pengisian Capaian Output, rapat ini menghadirkan dua pemateri dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPb Kementerian Keuangan, yaitu Mohammad Zaki, Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Bidang Ekontim menjadi pemateri pertama, kemudian Hero Dwi Afrisal memberikan pemaparan selanjutnya. Agenda kegiatan hari ini membahas evaluasi pengisian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) untuk Triwulan III tahun Anggaran 2023, serta langkah strategis persiapan laporan IKPA Triwulan IV tahun yang sama. Para peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya melaporkan indikator kinerja dengan akurat dan tepat waktu.
Sebelum penutupan rapat, peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan berdiskusi mengenai materi yang telah disampaikan. Hal ini memungkinkan para peserta untuk lebih memahami konsep IKPA dan mengklarifikasi berbagai aspek yang memerlukan penjelasan lebih lanjut.
Rapat Koordinasi IKPA 2023 ini menjadi momen penting dalam upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran di lembaga peradilan Indonesia. Para peserta diharapkan dapat menerapkan pengetahuan yang didapatkan dalam pelaksanaan tugas mereka di masing-masing pengadilan, untuk mendukung efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran negara. (APW)
